Perangkat desa harus bekerja lebih giat lagi dalam membangun desanya sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Komisi II DPR RI mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan mengenai keputusan peningkatan honorarium Perangkat Desa yang ada diseluruh Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar pertemuan dengan kepala Desa serta perangkat Desa di Gelanggang Olahraga Pancasila, Demak, Jawa Tengah, Jumat (1/6/2018). Mendes PDTT Eko berdialog untuk mensosialisasikan program unggulan kawasan perdesaan (Prukades)

Puan menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan penyetaraan gaji perangkat desa akan dilakukan paling lambat di akhir Maret 2019 karena terkait pembahasan pelaksanaan teknis yang nantinya akan dilakukan di lapangan.

Penggunaan dana desa memiliki asas transparan yang harus diterapkan oleh kepala dan perangkat desa

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum soal pemberian gaji perangkat desa setara gaji pokok PNS golongan II A.

ia berharap para kepala desa yang hadir dapat memberikan rekomendasi terkait permasalahan dan peraturan yang menghambat perangkat desa dalam melakukan pembangunan

Lima ribu peserta petani, santri milenial, penyuluh pertanian dan perangkat desa tumpah ruah dalam acara Sinkronisasi dan Apresiasi Program Kementerian Pertanian Tahun 2019.

Pengelolaan dana yang besar di desa perlu skill, perlu kesiapan perangkat desa untuk mengelolanya.

Komite IV DPD RI mendorong BPKP untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa.